Siaran Berita Aliansi Mahasiswa Indonesia: Pencabutan Subsidi Bukanlah Solusi!

SIARAN BERITA 

 “Lawan Kenaikan Harga BBM: Pencabutan Subsidi Bukanlah Solusi, Saatnya Aset Migas Jadi Milik Rakyat (Nasionalisasi)”

Depok, 21 November 2014. Beberapa minggu terakhir, isu kenaikan harga BBM kembali menghangat. Sebelumnya, isu seperti ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai daerah pada bulan Maret 2012 dan Juni 2013. Pemerintahan baru Jokowi-JK saat ini kembali menaikan harga BBM. Seperti sebelumnya, pemerintah menggunakan dalih yang sama, yaitu bahwa jumlah subsidi yang dianggarkan untuk konsumsi BBM telah membengkak, sehingga akibatnya membebani APBN. Beban subsidi BBM yang semakin berat ini dikatakan membuat APBN kita “tercekik” sehingga solusinya adalah pencabutan atau pengurangan subsidi BBM. Dengan itu, konsekuensinya harga BBM harus naik. Permasalahan yang terjadi tiap tahun pasti sama seperti itu. Padahal, APBN terbebani bukan karena subsidi melainkan oleh korupsi, kebocoran anggaran, dan biaya birokrasi yang tidak rasional. Sehingga, masih banyak alternatif lain untuk mengatasi masalah di APBN, tanpa mengurangi atau mencabut subsidi BBM.

Rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM ini benar-benar tak melihat realitas di masyarakat. Sebagai anchor price, kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan harga-harga (inflasi) barang dan jasa, terutama pangan. Saat subsidi dicabut, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, dan bukan kelas menegah ke atas. Hal ini karena rakyat miskin yang akan terancam daya beli dan kebutuhan dasarnya seperti, pangan, pendidikan, dan kesehatan. 

Di sisi lain, pengurangan subsidi BBM juga tidak mengurangi konsumsi BBM. Hal ini karena kurva permintaan BBM adalah inelastis sehingga melonjaknya harga BBM akan tetap diikuti oleh konsumsi di masyarakat. Itu didasarkan pada sebuah fakta bahwa BBM masih menjadi kebutuhan dasar bagi produksi di masyarakat. Dengan kebijakan itu, justru rakyat miskin yang akan semakin terbebani karena tetap harus membeli BBM untuk keperluan sehari-hari, sehingga mengorbankan kebutuhan dasarnya yang lainnya. Di sisi lain, saat ini Pemerintah juga menerapkan upah murah bagi pekerja. Sehingga, imbasnya pasti akan menjadikan rakyat dalam posisi yang semakin terjepit kebutuhan hidupnya.

Kebijakan pemotongan subsidi BBM yang menyebabkan naiknya harga BBM ini, menunjukan bahwa pemerintahan Jokowi tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya. Meskipun dalam kampanye-kampanyenya terlihat sangat populis, dalam arti pro pada rakyat, ternyata baru sebulan ia menjabat sudah kelihatan wujud nyatanya. Pemerintahan Jokowi-JK tidak lain merupakan pemerintahan yang menganut sistem ekonomi politik Kapitalisme-Neoliberal, yang esensinya berpihak pada kepentingan pemodal dan pasar, serta mengabaikan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya. 

Dengan alasan di atas, kami Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) menyatakan sikap untuk MENOLAK dan MELAWAN kebijakan pemotongan subsidi BBM. Kami menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk: 

1. BATALKAN kebijakan pemotongan subsidi BBM yang menyengsarakan rakyat Indonesia!
2. TURUNKAN harga BBM dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya!
3. SEGERA BERANTAS para Mafia dalam tata kelola Migas di Indonesia! 
4. KEMBALIKAN Aset-Aset Migas menjadi milik rakyat dan berada di bawah kontrol rakyat (nasionalisasi)!  

Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI)

(UI, IISIP, Gunadarma, Uhamka, UIN Jakarta, UP, UNAS, Paramadina, UBK, Trisakti, APP, Untirta, KP FMK, Pembebasan, LMND, Formad, FMN, SMI)