Siaran berita Aliansi Mahasiswa Indonesia: Rezim Neo-Lib di Balik Topeng Ilusi Populis Jokowi-JK

SIARAN BERITA 

"Rezim Neo-Lib Di Balik Ilusi Populis Selama 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK"

Depok, 27 Januari 2015. Tanggal 28 Januari 2015 tepat 100 hari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjalankan roda pemerintahan sejak dilantik pada Oktober 2014. Berbagai ekspetasi dan harapan coba dibangun oleh masyarakat melalui visi-misi dan program kerja Jokowi-JK untuk jangka waktu lima tahun ini. Kharisma Jokowi yang kharismatik dan populis menjadi senjata untuk dapat menarik simpati Rakyat agar dapat memercayai pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

            Namun sayangnya, belakangan ini terkuak bahwa Jokowi-JK ternyata menjalankan kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat. Kebijakan untuk mencabut subsidi, satu bulan setelah presiden dilantik, dan menaikkan harga BBM merupakan pencabutan atas hak Rakyat dalam menikmati sumber daya alam secara menyeluruh dan menjangkau semua khalayak.memang pada awal tahun 2015 Jokowi menetapkan kebijakan untuk menurunkan harga BBM karena harga minyak dunia sudah turun. Hal ini semakin jelas, dengan kebijakan pencabutan subsidi pemerintah sekarang hanya bergantung kepada pasar dan mengancam kestabilan harga kebutuhan pokok akibat fluktuasi pasar.

            Presiden Joko Widodo juga memberikan sinyalir untuk dibukanya investasi-investasi asing secara masif untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang melimpah melalui pidatonya dalam Sidang APEC 2014 di China. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia oleh asing, seperti perpanjangan MoU dengan Freeport baru-baru ini,  menunjukkan bahwa dibalik topeng populisme pemerintahan Joko Widodo terdapat kebijakan liberalisme yang sekali lagi hanya menguntungkan pihak investor dan tidak berpengaruh signifikan dalam kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang berencana untuk menerapkan Trisakti, dengan berdikari di bidang ekonomi sebagai salah satu usahanya, namun akses sumber ekonomi masih dikelola oleh asing menunjukkan hipokritisme di dalam kebijakan kebijakan pemerintah sendiri.

            Kemudian eskalasi menuju program MP3EI oleh pemerintah semakin menunjukkan taringnya untuk menindas Rakyat dan membawa Indonesia ke arah kapitalisme dan liberalisme di dalam pembangunan negeri. Sudah banyak konflik yang terjadi antara Rakyat dengan pemerintah dengan bantuan militer sebagai ekses kebijakan MP3EI dengan cara peggusuran dan perampasanan lahan milik Rakyat untuk dijadikan pembangunan oleh investor dan pengembang melalui pemerintahan. Wilayah-wilayah seperti Cikarang, Rembang, Rumpin, dan lain-lain hingga sekarang masih panas oleh perselisihan yang diakibatkan proyek MP3EI yang coba diterapkan di Indonesia.

            Isu korupsi belakangan ini juga menjadi perhatian dan pertanyaan bagi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. wacana pengangkatan Komjen Polisi Budi Gunawan, yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka skandal suap dan gratifikasi, untuk menjadi Kepala Kapolri menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Perseteruan atas wacana pengangkatan Budi Gunawan kemudian dikaitkan dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dengan dituduhan saksi palsu di tahun 2010. Dengan demikian kembali muncul upaya pelemahan KPK oleh kepolisian dan keseriusan pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan antikorupsi mulai diragukan.

            Oleh karena itu, melihat berbagai permasalahan yang ada selama 100 hari pemerintahan Jokowi-JK, kami dari Aliansi Mahasiswa Indonesia menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK telah GAGAL dalam upaya menyejahterakan dan memberi perlindungan kepada Rakyat dan mulai memperlihatkan Rezim Pemerintahan yang Neo-Liberal selama 100hari pemerintahan. Maka dengan ini kami menyampaikan tuntutan:

·         Tolak pencabutan subsidi dan hak-hak rakyat.

·         Tolak wujud pemerintahan yang Neo-Liberal.

·         Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan.

·         Tetap lanjutkan upaya pemberantasan korupsi.

            Kami juga mengundang masyarakat agar dapat ikut menyatakan aspirasinya dalam AKSI MASSA mengenai 100 hari kebijakan Jokowi-JK yang akan dilaksanakan pada:

Hari     : Rabu, 28 Januari 2015

Tempat: Patung Kuda Kencana Depan Gedung Indosat dan Istana Negara

Waktu : Pukul 10.00 WIB

#100HariJokowiJK

ALIANSI MAHASISWA INDONESIA (AMI)

 SEMAR UI, FORMASI IISIP, KANITA IISIP, LMND, SMI, PEMBEBASAN, FMN, KP-FMK, KAMTRI, FORMAD, UHAMKA, UBK, UNISMA, BEM FT GUNADARMA